Korupsi di Bea Cukai KPK OTT Pejabat Sita Uang Tunai dan Emas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik pada 4 Februari 2026. Kali ini, operasi dilakukan terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan situs judi slot 888 sejumlah barang bukti berupa uang tunai bernilai miliaran rupiah dan logam mulia berupa emas seberat sekitar 3 kilogram.
OTT ini merupakan salah satu wujud upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor yang sangat vital seperti pelayanan dan pengawasan bea cukai yang berhubungan langsung dengan arus barang impor dan penerimaan negara.
Kronologi OTT dan Penangkapan Pejabat
Operasi dilakukan di beberapa lokasi, terutama di wilayah Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan oleh penyidik KPK saat operasi berjalan, termasuk salah satu pejabat eselon II di Bea Cukai yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC.
Pejabat tersebut kini diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat setelah dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026, hanya beberapa hari sebelum OTT dilakukan. Hal ini menimbulkan beragam tanggapan publik karena promosi jabatan baru yang diterima oleh pejabat yang kemudian menjadi tersangka.
Selain pejabat tersebut, beberapa pihak lain juga diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga berita ini ditulis, jumlah pastinya masih dalam pendalaman oleh penyidik.
Barang Bukti: Uang Miliaran Rupiah dan Emas 3 Kilogram
Salah satu aspek yang paling menonjol dari operasi ini adalah jumlah dan jenis barang bukti yang berhasil disita. KPK menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan mencakup:
- Uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
- Logam mulia berupa emas seberat kurang lebih 3 kilogram.
Nilai total dari emas tersebut diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung harga pasar saat ini. Keberadaan emas dalam OTT menjadi sorotan karena biasanya emas tidak menjadi bukti transaksi tunai biasa, melainkan indikasi bentuk penerimaan suap atau bentuk gratifikasi lain yang disamarkan.
Dugaan Kasus dan Fokus Pemeriksaan
KPK menduga bahwa OTT ini terkait erat dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kegiatan importasi. Meski demikian, detail kasusnya masih dalam tahap pendalaman, termasuk apakah uang tunai dan emas tersebut berkaitan dengan pengurusan fasilitas atau pembebasan bea tertentu di lingkungan Bea Cukai.
Penyidik juga terus memeriksa alur serta kronologi masuknya barang bukti ke tangan para tersangka untuk memastikan konstruksi hukum dapat ditegakkan di pengadilan nanti.
Tanggapan Pemerintah dan Proses Hukum
Kementerian Keuangan, melalui pejabatnya, menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang menjadi tersangka, namun tanpa melakukan intervensi terhadap jalannya hukum.
Sementara itu, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT, apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan. Keputusan ini akan didasarkan pada hasil pemeriksaan awal dan barang bukti yang telah disita.
Dampak OTT bagi Citra Bea Cukai
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas lembaga yang berperan penting dalam mengawasi arus barang lintas batas dan penerimaan negara. OTT ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik korupsi dapat terjadi di berbagai lini pemerintahan, termasuk di institusi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.
Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan adil, serta menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola internal di lingkungan Bea Cukai demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan