Sidang Gugatan Warga atas Ijazah Jokowi di PN Solo – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sidang yang berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026 ini menghadirkan tiga saksi fakta dari pihak penggugat. Perkara ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dokumen akademik seorang kepala negara, sekaligus menguji mekanisme hukum dalam gugatan warga terhadap pejabat publik. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai kronologi sidang, saksi yang dihadirkan, keberatan dari pihak tergugat, serta dampak sosial dan politik dari kasus CLS ijazah Jokowi.
Kronologi Sidang CLS
Perkara CLS ini tercatat dengan nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt. Penggugat adalah dua alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Mereka menggugat keabsahan ijazah Jokowi dengan menghadirkan saksi-saksi yang di anggap relevan.
Sidang di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi, dengan hakim anggota Aris Gunawan dan Lulik Djatikumoro. Dalam gugatan tersebut, Joko Widodo tercatat sebagai Tergugat I, Rektor UGM Ova Emilia sebagai Tergugat II, Wakil Rektor UGM Prof. Wening sebagai Tergugat III, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Tergugat IV.
Tiga Saksi yang Dihadirkan
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menghadirkan tiga saksi sekaligus dalam persidangan. Ketiga saksi berasal dari latar belakang berbeda, yaitu akademisi, advokat, dan kreator konten.
Daftar Saksi:
- Mikhael Sinaga – Podcaster dan pengelola kanal YouTube Sentana TV.
- Komardin – Seorang advokat.
- Bagas Pujilaksono Widyakanigara – Alumnus sekaligus dosen Fakultas Teknik UGM.
Keberatan dari Pihak Tergugat
Tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan keberatan terhadap kehadiran Mikhael Sinaga sebagai saksi. Mereka menilai Mikhael memiliki konflik kepentingan karena diduga terlibat dan berstatus tersangka dalam perkara serupa terkait isu ijazah Jokowi.
Namun, pihak penggugat membantah keberatan tersebut. Majelis hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dan mendengarkan keterangan para saksi.
Baca Juga : Pengungkapan Pabrik Senjata Api Rakitan di Jawa Barat
Kesaksian Mikhael Sinaga
Mikhael Sinaga menjadi saksi pertama yang diperiksa. Ia mengaku sebagai wartawan dan menuturkan kesaksiannya ketika meliput peristiwa di UGM Yogyakarta pada 15 April 2025. Saat itu, puluhan orang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk mengklarifikasi polemik ijazah Jokowi.
Kesaksian ini dianggap penting karena memberikan gambaran langsung mengenai dinamika polemik ijazah di lingkungan kampus.
Tantangan Penegakan Hukum
Kasus CLS ini menimbulkan sejumlah tantangan bagi aparat penegak hukum:
- Menentukan relevansi saksi yang di hadirkan dalam persidangan.
- Mengelola persepsi publik agar tidak menimbulkan anggapan politisasi kasus.
- Menjaga integritas proses hukum di tengah sorotan media dan masyarakat.
- Menghindari konflik kepentingan yang dapat mencoreng kredibilitas persidangan.
Dampak Sosial dan Politik
Kasus CLS ijazah Jokowi memiliki dampak sosial dan politik yang cukup besar:
- Memicu perdebatan publik mengenai transparansi dokumen akademik pejabat negara.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mekanisme gugatan warga.
- Menimbulkan polarisasi politik di kalangan masyarakat.
- Mendorong partisipasi publik dalam mengawasi integritas pejabat negara.
Strategi Pencegahan Polemik Serupa
Untuk mencegah polemik serupa di masa depan, beberapa strategi dapat di terapkan:
- Penguatan regulasi terkait transparansi dokumen akademik pejabat publik.
- Peningkatan pengawasan internal di perguruan tinggi.
- Kolaborasi antara aparat hukum dan lembaga pendidikan dalam verifikasi dokumen.
- Edukasi masyarakat mengenai mekanisme hukum gugatan warga.
Kontribusi Kasus terhadap Kesadaran Publik
Kasus CLS ini memberikan kontribusi besar terhadap kesadaran publik:
- Menegaskan pentingnya transparansi hukum.
- Mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap dokumen akademik pejabat.
- Meningkatkan kepercayaan publik apabila aparat bertindak tegas dan adil.
- Membangun budaya hukum yang lebih sehat di Indonesia.