Empat Kepala Daerah Terjerat Suap di Era Pemerintahan Prabowo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Sejak Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat pada Oktober 2024, sejumlah kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Hingga Januari 2026, tercatat empat kepala daerah di tangkap KPK karena di duga menerima suap dalam berbagai kasus, mulai dari pengisian jabatan, proyek pembangunan, hingga gratifikasi sistematis.
Artikel ini akan mengulas secara komprehensif kronologi penangkapan, daftar kepala daerah yang terjerat, modus operandi, dampak sosial-politik, serta strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
Kronologi Penangkapan
Sejak awal masa pemerintahan Prabowo, KPK intensif melakukan pengawasan terhadap praktik korupsi di daerah. Empat kepala daerah yang di tangkap menunjukkan pola yang sama: adanya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri melalui suap dan juga gratifikasi.
Rangkaian OTT:
- November 2025: OTT di Ponorogo, Jawa Timur, menjerat Bupati Sugiri Sancoko.
- Januari 2026: OTT di Madiun, Jawa Timur, menjerat Wali Kota Maidi.
- Kasus lainnya: OTT terhadap kepala daerah di Pati dan juga beberapa wilayah lain yang terkait dengan praktik suap proyek dan pengisian jabatan.
Daftar Kepala Daerah yang Ditangkap
1. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko
- Di tangkap dalam OTT KPK pada 7 November 2025.
- Diduga menerima suap terkait pengurusan jabatan, proyek RSUD Harjono Ponorogo, dan gratifikasi lainnya.
- Total uang yang diterima mencapai Rp2,6 miliar.
- Turut ditetapkan tersangka: Sekda Ponorogo, Direktur RSUD Harjono, dan pihak swasta rekanan proyek.
2. Wali Kota Madiun, Maidi
- Di tangkap dalam OTT KPK pada 19 Januari 2026.
- Di duga melakukan pemerasan dengan modus dana CSR dan fee proyek.
- Kasus ini melibatkan yayasan pendidikan, pengusaha lokal, serta pejabat dinas.
- Skandal ini mencoreng citra Pemkot Madiun yang sebelumnya di kenal sebagai kota tertib dan bersih.
3. Bupati Pati, Sudewo
- Terjerat kasus suap terkait pengisian jabatan perangkat desa.
- OTT dilakukan pada Januari 2026.
- Diduga menerima miliaran rupiah dari praktik jual beli jabatan.
- Kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyangkut integritas pemerintahan desa.
4. Bupati Cianjur, Ade Kuswara
- Di duga menerima suap senilai Rp14,2 miliar.
- Kasus ini menjadi salah satu yang terbesar di era Prabowo.
- OTT KPK mengungkap adanya aliran dana dari proyek pembangunan daerah yang di kendalikan langsung oleh bupati.
Modus Operandi
Keempat kepala daerah menggunakan modus yang hampir serupa:
- Fee proyek: Meminta bagian dari kontraktor atau rekanan pemerintah.
- Dana CSR sebagai kedok: Menggunakan program CSR untuk memeras yayasan dan pengusaha.
- Jual beli jabatan: Menawarkan posisi strategis di pemerintahan desa dengan imbalan uang.
- Gratifikasi sistematis: Penerimaan uang di lakukan berulang kali dengan melibatkan jaringan pejabat dan swasta.
Baca Juga : Skandal Korupsi Wali Kota Madiun Terkuak
Dampak Sosial dan Politik
Kasus ini menimbulkan dampak besar di tingkat lokal maupun nasional:
- Kepercayaan publik runtuh terhadap kepemimpinan daerah.
- Citra pemerintahan Prabowo tercoreng meski komitmen antikorupsi terus digaungkan.
- Polarisasi politik lokal karena masyarakat terpecah antara pendukung dan pihak yang kecewa.
- Sorotan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Tantangan Penegakan Hukum
Penegakan hukum menghadapi sejumlah tantangan:
- Mengungkap jaringan luas yang melibatkan pejabat dan swasta.
- Mengelola persepsi publik agar tidak menimbulkan anggapan politisasi kasus.
- Menjaga integritas proses hukum di tengah sorotan media.
- Memberikan efek jera bagi pejabat lain agar tidak mengulangi praktik serupa.
Perspektif Nasional
Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih marak di tingkat daerah. Pemerintah pusat di tuntut untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat publik.
Strategi Pencegahan
Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, beberapa strategi dapat di terapkan:
- Penguatan regulasi CSR agar tidak di salahgunakan.
- Transparansi pengadaan proyek dengan sistem digital.
- Peningkatan pengawasan internal di pemerintah daerah.
- Edukasi anti-korupsi bagi pejabat dan masyarakat.
- Kolaborasi dengan KPK untuk memperkuat sistem pengawasan di daerah.
Kontribusi Kasus terhadap Kesadaran Publik
Kasus ini memberikan kontribusi besar terhadap kesadaran publik:
- Menegaskan pentingnya integritas pejabat publik.
- Mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik politik di daerah.
- Meningkatkan kepercayaan publik apabila aparat bertindak tegas dan adil.
-
Membangun budaya politik yang lebih sehat di Indonesia.
